Austria Menilai Waktu Pending untuk Pelaku Judi Tanpa Lisensi

Austria Menilai Waktu Pending untuk Pelaku Judi Tanpa Lisensi

Di sebuah kota yang tenang di Austria, seorang pria duduk santai di sebuah kafe sambil memeriksa ponselnya. Ia berencana memasang taruhan secara daring namun menyadari perubahan besar sedang terjadi dalam regulasi perjudian di negara ini. Pemerintah Austria sedang merancang kebijakan baru di sektor iGaming, dengan koalisi Partai Rakyat (ÖVP), Sosial Demokrat (SPÖ), dan NEOS bekerja sama untuk menyusun aturan yang akan mengakhiri monopoli perjudian online.

Diskusi Perihal Waktu Pending untuk Operator Tanpa Lisensi

Pembahasan utama berfokus pada usul SPÖ mengenai 'waktu pending' bagi operator yang tidak berlisensi sebelum dapat memasuki pasar legal. Rencana ini diajukan oleh Kementerian Keuangan, dengan menyarankan waktu pending antara 24 hingga 36 bulan bagi entitas yang telah melanggar ketentuan perjudian dalam lima tahun terakhir. Kebijakan ini mungkin berdampak pada operator Eropa yang beroperasi di Austria dengan lisensi luar negeri. “Pasar gelap mungkin tidak tertarik untuk mendapatkan lisensi,” ungkap sebuah sumber. Kebijakan ini menghadirkan tantangan bagi operator yang ingin beralih ke lisensi lokal. Meskipun demikian, perdebatan tentang perlunya waktu pending tersebut masih berlangsung di kalangan SPÖ dan tim negosiasi.

Pandangan Berbeda Mengenai Waktu Pending

Casinos Austria, pemegang monopoli kasino fisik, mendukung penerapan waktu pending ini. “Tidak masuk akal jika hari ini ilegal dan besok menjadi legal,” kata juru bicara mereka. Admiral, bagian dari Novomatic, juga sepakat dengan masa transisi. “Operator milik negara telah menunjukkan tanggung jawab,” ujar Monika Racek, CEO Admiral Casinos & Entertainment. Namun, Asosiasi Taruhan dan Permainan Austria (OWVG) berpendapat bahwa menahan lisensi untuk operator ‘abu-abu’ dapat melemahkan pasar yang diatur. “Waktu pending ini bisa menjadi penghambat reformasi,” kata presiden OWVG.

Pengacara yang menangani kasus pemain khawatir bahwa kebijakan ini dapat menunda penyelesaian sengketa hukum. Draf undang-undang yang bocor di bulan Mei mengharuskan penyelesaian klaim pemain dan kewajiban pajak sebelum operator dapat masuk ke pasar. Selain itu, usulan untuk membatasi taruhan maksimum €2 dan kemenangan maksimum €2000 per permainan menjadi topik perdebatan. Walaupun ada kesepakatan awal, Partai Sosial Demokrat menekankan bahwa pembatasan ini diperlukan untuk melindungi pemain. Meski ketidakpastian masih ada, jelas pemerintah berupaya meloloskan draf ini sebelum libur musim panas. Proses pemberitahuan kepada Uni Eropa akan memerlukan waktu tiga bulan, dan undang-undang ini diharapkan berlaku di musim gugur.